Kebijakan DNS Nasional dan Penerapannya

kebijakan dns nasional

Kebijakan DNS Nasional – “DNS Nasional” adalah dua kata yang banyak mencuat di berbagai situs pemberitaan online dan di berbagai forum komunitas akhir-akhir ini. Dimana kebijakan ini digunakan untuk memerangi situs bermuatan negatif dengan cara menerapkan DNS Trust+ Positif sebagai DNS Nasional yang wajib disinkronisasi semua penyelenggara jaringan. Program dan kebijakan ini dibuat sejalan dengan kebijakan sebelumnya tentang DNS Trust+ Positif atau mungkin yang lebih dikenal sebagai Internet Positif bagi pengguna layanan internet dari Telkom (Speedy, Telkomsel Flash, dan Indihome).

Lebih Jauh Tentang Kebijakan DNS Nasional dan Penerapannya

Dalam upaya memerangi situs bermuatan negatif, Menkominfo Rudiantara akhirnya mengeluarkan program DNS Nasional yang mengharuskan semua penyelenggara jaringan internet melakukan sinkronisasi DNS mereka dengan DNS Trust+Positif. Penerapan DNS Nasional sepertinya akan diatur lebih ketat dibandingkan implementasi sebelumnya. Aturan kebijakan mengenai DNS Nasional ini tertera dalam surat Menkominfo dengan nomor 283/KOMINFO/AI.02.02/03/2015. Selain menjadikan DNS Trust+Positif sebagai DNS Nasional, dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa pelaksanaan sinkronisasi DNS harus rampung paling lambat tanggal 31 Mei 2015.

DNS Nasional adalah sebuah layanan DNS yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan database Trust+ Positif. Pemerintah akan mewajibkan setiap ISP untuk menggunakan DNS yang dibuat oleh pemerintah dengan mensinkronisasikannya ke server DNS yang dimiliki oleh masing-masing ISP. Sebab saat ini database Trust+ Positif yang digunakan oleh kebanyakan ISP masih belum tersinkronisasi satu sama lain. Sehingga masih banyak filtering yang lolos.

DNS Nasional sudah dijajal oleh beberapa ISP dan operator seluler. Diantaranya yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata. Dan untuk kedepannya, DNS Nasional ini akan digunakan untuk seluruh ISP maupun operator internet seluler. Adapun sebenarnya esensi dari kebijakan ini adalah sama dengan kebijakan sebelumnya. Yaitu untuk memerangi konten negatif seperti pornografi, SARA, rasisme, perjudian. Berikut dibawah ini adalah rangkuman mengenai pelaksanaan DNS Nasional:

  • DNS Trust+Positif dijadikan sebagai DNS Nasional
  • Penyelenggara jaringan wajib melakukan sinkronisasi pada DNS Penyelenggara jaringan dengan DNS Trust+ Positif
  • Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tearahnya akses internet oleh pengguna DNS Nasional
  • Penyelenggara jaringan wajib melakukan redirection seluruh trafik DNS dari pelanggan menuju DNS Nasional
  • Pelaksanaan sinkronisasi dan redirection harus sudah diimplementasikan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2015
  • ISP yang menggunakan jaringan dari penyelenggara jaringan wajib mengikuti proses redirection terhadap DNS Nasional di sisi penyelenggara jaringan
  • Pelaksanaan teknis penerapan DNS Nasional harus dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Sebenarnya kebijakan DNS Nasional adalah sebuah kebijakan yang baik untuk melindungi masyarakat pengguna layanan internet agar terbebas dari konten yang bersifat merusak atau merugikan. Namun sayangnya apabila dalam pelaksanaannya kebebasan berinternet terlalu dikekang, maka masyarakat pengguna internet sendiri yang akan dirugikan. Sebab seharusnya kontrol terhadap akses ke konten di internet ada ditangan masing-masing individu. Pemerintah cukup memberikan pengawasan dan perlindungan saja.

Sehingga kebijakan DNS Nasional yang akan diterapkan dalam waktu dekat ini, nantinya tidak disalahgunakan untuk menyensor kebebasan berbicara, maupun dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Kalau secara tujuannya memang baik karena semata-mata untuk melindungi rakyat Indonesia dari akses konten yang berbahaya, ilegal atau merusak moral. Tentu saja saya pun menyetujuinya.

Mudah-mudahan situs-situs semacam betting, judi bola online, dan situs jualan online yang digunakan untuk menipu juga bisa sepenuhnya diblokir, sehingga tidak mendapatkan trafik dari pengunjung yang memang tidak bermaksud untuk melihatnya.

Mekanisme Sistem Kerja DNS Nasional

Sebenarnya cara kerja DNS Nasional ini sama halnya seperti mekanisme penyaringan konten yang sudah diterapkan oleh salah satu ISP di Indonesia, yaitu Internet Positif. DNS Nasional ini akan memblokir setiap situs yang sudah diblacklist dalam databasenya. Jika sebelumnya pengguna internet bisa melewati pemblokiran konten hanya dengan mengganti DNS server yang digunakan. Kini dengan adanya transparent DNS proxy, pengguna tidak lagi bisa melewati blokir konten hanya dengan mengganti DNS server yang digunakan ke Google Public DNS atau OpenDNS.

Sehingga penggantian DNS pun bisa dikatakan percuma, karena penyedia internet seperti Telkom, Innovate, 3, XL, Indosat dan lainnya telah melakukan sistem transparent DNS proxy. Sehingga apapun DNS yang Anda setting di komputer atau modem akan dicegat dan diarahkan ke DNS milik masing-masing operator internet yang digunakan.

DNS Nasional dan Penerapannya Apakah Bisa Ampuh?

Tidak ada sebuah sistem yang benar-benar 100% ampuh untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Begitu juga soal penggunaan transparent dns proxy atau metode-metode filtering lainnya. Kalau kita lihat sistem penyaringan konten seperti yang dilakukan negara Tiongkok dengan “Great Firewall of China” (GFW) itu pun masih bisa diloloskan. Padahal sistem filtering internet mereka jauh berkali lipat lebih kuat. Apa sih kemampuan sistem filtering/internet censoship milik Tiongkok tersebut?

  • Blokir IP
  • Filtering URL
  • Filtering DNS dan redirect
  • Reset Koneksi
  • SSL MITM
  • Active IP probing
  • VPN/SSH traffic recognition

Tentu saja diperlukan usaha yang lebih jauh untuk bisa meloloskan filtering dari berbagai metode diatas. Tidak semudah hanya dengan menggunakan cara biasa, seperti halnya menggunakan VPN atau SSH Tunneling untuk bisa lolos dari filtering dan pemblokiran GFW. Mudah-mudahan internet censorship semacam ini ini tidak dilakukan di Indonesia. Sebab apabila dibuat seperti itu, maka Indonesia tidak akan lagi berbeda dengan Tiongkok yang banyak sekali mengurangi kebebasan berekspresi melalui internet.

Apakah mudah untuk meloloskan filtering yang diterapkan oleh DNS Nasional? Sepertinya masih cukup mudah, pelanggan internet masih bisa menggunakan beberapa cara yang sudah pernah saya sebutkan di artikel-artikel sebelumnya. Beberapa cara untuk meloloskan Internet Positif, Trust+ Positif, dan filtering melalui transparent DNS proxy, masih bisa dilakukan dengan menggunakan tunneling ssh maupun VPN.

 

Leave a Reply